Transparansi dan Akuntabilitas: Desa Gelar Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada Jumat 6 Februari 2026. Agenda utama kali ini adalah pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025 serta Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Panca Sedana Tahun 2025.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Desa Melinggih ini dihadiri oleh Ketua BPD dan jajaran, Perbekel dan jajaran perangkat desa, Babinsa Desa Melinggih, Bhabinkamtibmas Desa Melinggih, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, serta unsur pemuda.

Poin Utama Musyawarah

• Realisasi APBDesa 2025: Sekretaris Desa memaparkan capaian penggunaan dana desa, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, penyaluran bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025.

• Kinerja BUMDesa Panca Sedana: Pengurus BUMDesa melaporkan perkembangan unit usaha, rincian laba-rugi, serta kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan. Laporan ini menjadi tolak ukur efektivitas modal usaha yang dikelola oleh desa.

• Evaluasi dan Masukan: Masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapan, kritik, maupun saran membangun guna perbaikan program kerja di tahun mendatang.

Musyawarah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata. Melalui proses ini, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa tetap terjaga.

"Transparansi adalah pondasi utama pembangunan desa. Dengan laporan yang akuntabel, kita membangun masa depan desa yang lebih mandiri."

Setelah melalui proses diskusi yang dinamis, seluruh peserta musyawarah menyepakati dan menerima laporan pertanggungjawaban tersebut dengan beberapa catatan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun 2026.